Home / Uncategorized / Hakim Kusno Tolak Praperadilan Setya Novanto

Hakim Kusno Tolak Praperadilan Setya Novanto

Hakim Kusno Tolak Praperadilan Setya Novanto – Hakim Kusno menyebutkan kalau tuntutan praperadilan yang diserahkan Ketua nonaktif DPR Setya Novanto pada Komisi Pemberantasan Korupsi gugur.

Kusno mengemukakan hal itu, dalam sidang putusan praperadilan di ruangan sidang paling utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017) .

” Mengambil keputusan, menyebutkan permohoan praperadilan yang diserahkan oleh Pemohon (Setya Novanto) praperadilan gugur, ” kata Kusno.

Satu diantara pertimbangannya, praperadilan itu gugur sesudah persidangan pokok perkara masalah korupsi project e-KTP, dimana Novanto duduk sebagai terdakwa, sudah mulai di check di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Dia mengacu Pasal 82 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Th. 1981 (KUHAP) menyebutkan kalau ” dalam soal satu perkara telah mulai di check oleh pengadilan negeri, sedang kontrol tentang keinginan pada praperadilan belum juga usai, jadi keinginan itu gugur ” .

Menurut Hakim Kusno, ketentuan itu sudah diperjelas pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015.

” Membebankan cost perkara pada pemohon sebesar nihil, ” tutur Kusno, sambil mengetok palu.

” Jadi sekian penetapan telah saya bacakan pada intinya hukum positif telah terang, permintaan praperadilan dinyatakan gugur serta pada praperadilan ini telah tidak memungkin sekali lagi diserahkan usaha hukum, ” tutur Kusno.

Jaksa KPK terlebih dulu telah membacakan dakwaan pada Setya Novanto. Bekas Ketua Fraksi Golkar itu didakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DPR dalam project pengadaan ktp berbasiskan elektronik.
Perbuatan Novanto itu mengakibatkan kerugian negara Rp 2, 3 triliun, dari keseluruhan nilai project Rp 5, 9 triliun itu.

” Terdakwa lakukan atau ikut serta lakukan perbuatan melawan hukum, ” tutur jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putrie waktu membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017) .

Menurut jaksa, Novanto dengan segera atau tidak segera mengintervensi sistem penganggaran dan pengadaan barang serta jasa dalam project e-KTP th. 2011-2013.

Penyalahgunaan kewenangan itu dikerjakan Ketua nonaktif DPR itu untuk untungkan sendiri, dan memperkaya orang yang lain serta korporasi.

Novanto didakwa sudah memperkaya sendiri sejumlah 7, 3 juta dollar AS atau sekitaran Rp 71 miliar (kurs th. 2010) dari project pengadaan ktp berbasiskan elektronik (e-KTP) .

Uang 7, 3 juta dollar AS itu datang dari perusahaan anggota konsorsium yang berniat dimenangkan dalam lelang project e-KTP.

Diluar itu, Novanto juga diperkaya dengan memperoleh arloji merk Richard Mille seri RM 011 seharga 135. 000 dollar AS atau sekitaran Rp 1, 3 miliar (kurs 2010) .

Novanto didakwa tidak mematuhi Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 seperti dirubah dalam UU Nomor 20 Th. 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *