Hukuman Untuk Zumi Zola

Hukuman Untuk Zumi Zola –Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menampik permintaan Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola menjadi Justice Collaborator (JC) .

Zumi pernah ajukan diri menjadi saksi aktor yang bekerja sama-sama dengan penyidik atau jaksa penuntut umum (JPU) buat membuka perkara gratifikasi serta suap berkaitan pengesahan APBD Propinsi Jambi tahun 2017-2018.

Penolakan itu dikatakan Ketua Majelis Hakim, Yanto, dalam sidang putusan terdakwa Zumi Zola yang diadakan di pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur, Jakarta Pusat, Kamis (6/12) .

Justice Collaborator ditata dalam clausal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 perihal Perlindungan Saksi serta Korban. Tidak hanya itu Justice Collaborator ditata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomer 4 tahun 2011.

Zumi berubah menjadi terdakwa lantaran terima gratifikasi serta memberikannya suap berkaitan pengesahan APBD Propinsi Jambi tahun 2017-2018.

” Majelis hakim sama pendapat dengan JPU-KPK yang tak memastikan terdakwa berubah menjadi JC, ” kata Yanto.

Dalam masalah ini, hakim menyebutkan Zumi bersalah serta menjatuhkan vonis enam tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.

Meski menampik permintaan Justice Collaborator Zumi Zola, hakim mengapresiasi Zumi lantaran mengaku tindakannya serta kembalikan beberapa uang berkaitan masalah gratifikasi. Hal tersebut berubah menjadi satu diantaranya pertimbangan hakim membantu vonis Zumi dibanding tuntutan jaksa.

Zumi dituntut delapan tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

” Beritikad baik kembalikan uang Rp 300 juta yang udah dipakai buat ongkos umroh menjadi basic majelis hakim kurangi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, ” kata hakim.

Atas vonis hakim itu, Zumi mengakui terima serta tak ajukan banding. Dan Jaksa masihlah memperhitungkan buat banding.