Home / Berita Umum / Kesalahan Romi Yang Lain Merupakan Bab Ketiadaan Kerugian Negara

Kesalahan Romi Yang Lain Merupakan Bab Ketiadaan Kerugian Negara

Kesalahan Romi Yang Lain Merupakan Bab Ketiadaan Kerugian Negara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan dalil praperadilan atas pemastian terduga yg di ajukan Muhammad Romahurmuziy alias Romi tidak benar. Hakim lantas diperintah menampik permohonannya.

Perihal itu berkenaan sidang praperadilan dengan acara pemberian jawaban dari KPK yg terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (7/5) . Team Biro Hukum KPK yg datang dalam sidang itu merupakan Evi Laila Kholis, Indah OS, Firman K, Naila, serta Togi.

” KPK berkesimpulan semuanya dalil permintaan tidak benar, sampai selayaknya praperadilan tidak diterima atau sekurang-kurangnya dikatakan tak di terima, ” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat info tertulisnya, Selasa (7/5) .

Dalam sidang praperadilan itu, Evi mengemukakan area area praperadilan hanya terbatas. Hal semacam itu berpedoman pada hukum acara yg berlaku ialah KUHAP atau Ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Ketetapan Mahkamah Agung (Perma) 4 tahun 2016.

Ialah, resmi atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian penuntutan, pemastian terduga, penyitaan serta pencarian, dan rubah kerugian serta atau rehabilitasi untuk seorang yg masalah pidananya di stop di tingkat penyelidikan atau penuntutan.

Jubir KPK Febry Diansyah. Jubir KPK Febry Diansyah.
” Proses pengumpulan bukti-bukti tak masuk area area praperadilan ini lantas udah dijelaskan di pada beberapa ketetapan praperadilan, ” paparnya.

Kesalahan Romi yang lain merupakan bab ketiadaan kerugian negara. Evi mengemukakan pekerjaan KPK udah sama dengan Clausal 11 UU KPK.

” KPK melihat mestinya perihal simple ini bisa dimengerti kalau clausal yg digunakan pada Pemohon (Romi) bukanlah clausal terkait kerugian keuangan negara, ” paparnya.

Evi pun menyebutkan kalau korupsi dengan kerugian negara, sama seperti yg dirapikan dalam Clausal 2 atau 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebatas satu diantara tujuh model korupsi.

Ke-tiga, bab klaim penyelidikan yang wajib menyalip pemastian terduga. Menurut Evi, proses penyelidikan dilaksanakan seusai ada sekurang-kurangnya dua alat bukti, termasuk juga bukti penyadapan serta permohonan info dan bukti yg dilaksanakan kala pengumpulan bukti-bukti.

” Sisi cukuplah kerap jadikan argumentasi pemohon praperadilan, ialah : seakan-akan KPK mesti melakukan penyelidikan lebih dahulu baru dapat mengambil keputusan terduga. Perihal ini tidak benar serta cukup sudah kerap tidak diterima Hakim Praperadilan, ” ujarnya.

Kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail. Kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail.
Oleh karena itu, Evi menganggap hakim selayaknya menampik permintaan praperadilan itu.

Didapati, KPK udah periksa 70 saksi dalam perkara Romi. Menteri Agama Lukman Hakim lantas diskedulkan bakal dikontrol Rabu (8/5) .

Awal mulanya, dalam sidang pertama praperadilan bab pemastian status terduga pada Romi, Senin (6/5) , kuasa hukum bekas Ketua Umum PPP itu, Maqdir Ismail, mempermasalahkan beberapa perihal tekhnis hukum di KPK dalam pemastian status itu.

Lihat pun : KPK Memperpanjang Saat Tahanan Bekas Ketum PPP Romi 40 Hari
Salah satunya, pemastian terduga tak resmi lantaran penyadapan dilaksanakan sebelum pengumpulan bukti-bukti, tak ada kerugian negara yg disebabkan Romi.

Didapati, KPK mengambil keputusan Romi jadi terduga berbarengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi serta Kepala Kantor Lokasi Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romi dikira terima suap Rp50 juta dari Muafaq buat urutan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik serta Rp250 juta dari Haris buat jabatan Kepala Kantor Lokasi Kemenag Jawa Timur.

About penulis77