Ketentuan PNS Larang Pakai Gas Elpiji 3 Kg Oleh Plt Gubernur

Ketentuan PNS Larang Pakai Gas Elpiji 3 Kg Oleh Plt Gubernur – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tanah Rencong memanfaatkan gas elpiji 3 Kg. Larangan itu tertuang dalam surat edaran yg dikirim ke pimpinan pegawai se-Aceh.

Surat edaran bernomor 540/8345 diperuntukan Nova terhadap bupati/wali kota se-Aceh, banyak kepala Grup Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) serta kepala biro Setda Aceh. Perintah itu ditulis terkait ” pemanfaatan liquified Petroleum gas (LPG) tabung ukuran 3 Kg pas tujuan ” .

Pada point pertama surat itu diterangkan terkait peraturan menteri ESDM berkenaan pengggunaan, paket sampai harga elpiji. Sesaat pada point duanya, dijelaskan sejumlah faksi yg dilarang pemanfaatan gas elpiji.

” Pegawai Negeri Sipil (PNS) /calon PNS Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dilarang memanfaatkan LPG 3 kilo-gram, ” bunyi salah satunya point dalam surat itu seperti dilansir, Rabu (26/6/2019) .

Surat edaran itu diteken Nova pada 13 Juni lalu serta baru tersebar luas dalam beberapa saat paling akhir. Surat itu pun ditembuskan buat Ketua DPR Aceh serta Eksekutif Pertamina Aceh.

Tidak hanya itu, pebisnis yg punyai kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta (tak termasuk juga tanah serta rumah) , dan hasil penjualan lebih Rp 300 juta pertahun pun dilarang memanfaatkan elpiji 3 Kg. Peraturan paling akhir berlaku buat penduduk yg punya pendapatan di atas Rp 1, 5 juta serta tak miliki surat kurang bisa dari desa.

” Mau dengan perihal di atas, kami ingin saudara biar menghimbau terhadap semuanya PNS/CPNS dibawah penyelarasan semasing buat berpindah memanfaatkan tabung LPG tidak cuman 3 Kg, ” jelas Nova dalam surat edaran.

Kepala Biro Humas serta Protokol Setda Aceh Anugerah Raden, mengemukakan, perintah itu dibikin lantaran banyak PNS dianggap bisa beli Elpiji tidak cuman 3 kilo-gram. Mereka udah miliki penerimaan yg pantas tiap-tiap bulan.
Bacalah juga : Persediaan Elpiji di Lamongan Aman Sampai Lebaran

” PNS atau ASN-kan udah punyai pemasukan yg cukup. Jadi seharusnya kan tak memanfaatkan LPG yg bersubsidi, ” kata Anugerah kala diminta konfirmasi.

Menurut dia, peraturan itu berlaku sejak mulai Plt Gubernur meneken surat edaran. Sesaat buat pengawasan biar PNS jalankan edaran itu, jelas Anugerah diberikan ke semasing pimpinan pegawai.

” Kami duga itu berubah menjadi perhatian untuk atasan langsung semasing PNS itu. Saat ini semua kepala SKPA udah terima surat edaran itu, ” jelas Anugerah.