Misbakhun Akan Menangkal Usul Penggunaan Hak Angket Divestasi Saham PTFI

Misbakhun Akan Menangkal Usul Penggunaan Hak Angket Divestasi Saham PTFI  – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berancang-ancang membendung saran mengenai pemakaian hak angket mengenai penyidikan atas akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Legislator Partai Golkar itu yakini proses akuisisi yang membuat Inalum kuasai sebagian besar saham PTFI sudah lewat analisis masak serta tidak menabrak ketentuan.

Menurut Misbakhun, pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) lakukan tindakan transparans dalam akuisisi saham PTFI. “Ada akuntabilitas dalam ketetapan pemerintah memberikan tugas Inalum untuk mengakuisisi saham PTFI,” katanya di Jakarta, Jumat (28/12).

Masalah Inalum melawan terbatasnya dana untuk mengakuisisi saham PTFI hingga mencari utang lewat global bond, Misbakhun menganggap menjadi proses usaha yang lumrah. Karena, taktik yang digunakan BUMN peleburan alumunium itu adalah perihal biasa dalam usaha.

Bahkan juga, dia menyebutkan langkah pemerintah kuasai saham PTFI lewat Inalum adalah terobosan serta prestasi yang tidak seharusnya diduga. Karena, ketetapan pemerintah jadi pengontrol saham di di PTFI adalah prestasi mengagumkan.

“Jadi proses divestasi ini tak perlu diduga, malah mesti dibanggakan menjadi satu prestasi. Satu perolehan lewat proses usaha yang berjalan begitu akuntabel serta terbuka hingga semua rakyat Indonesia tahu menjadi satu prestasi yang mengagumkan,” katanya.

Bekas pegawai di Direktorat Jenderal Pajak itu menyatakan, ketetapan pemerintahan Presiden Jokowi kuasai sebagian besar saham PTFI adalah perihal membesarkan hati. Karena, Indonesia sekarang bukan sekedar kuasai sebagian besar saham PTFI, tapi ikut jadi pengontrol perusahaan pertambangan yang beroperasi di Pegunungan Jayawijaya, Papua itu.

Kalau ada keraguan serta pertanyaan-pertanyaan di kelompok wakil rakyat masalah langkah pemerintah, papar Misbakhun, tidak selamanya mesti direspons dengan pemakaian hak angket. Bahkan juga, legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itu menyatakan, sekarang ini tidak ada masalah serius berkaitan divestasi saham PTFI yang perlu disibak dengan hak angket.

“Sebab hak angket di DPR itu begitu sakral. Tetapi dalam proses divestasi Freeport tidak ada pertanyaan yang sangat serius. Tidak ada pertanyaan yang memiliki implikasi politik mengagumkan,” tegasnya.

Karenanya Misbakhun akan mencegah saran pemakaian hak angket divestasi saham PTFI yang sekarang sudah bergulir di DPR. Wakil rakyat yang sempat jadi inisiator pemakaian hak angket skandal bailout Bank Century itu mengakui miliki beberapa alasan untuk memberi dukungan ketetapan pemerintah memberikan tugas Inalum mengakuisisi sebagian besar saham di PTFI.

“Jika sampai lalu ada hak angket digelindingkan di DPR, saya akan menantang itu. Saran hak angket itu cuma usaha untuk mencari perhatian politik. Malah sekarang waktunya tunjukkan pada publik jika divestasi itu membawa faedah yang mengagumkan dalam rencana menarik penerimaan negara dari penerimaan negara bukan pajak,” tegasnya