MK Tidak Bundar, Menampik Telah Menghapus Clausal Penghinaan Presiden

MK Tidak Bundar, Menampik Telah Menghapus Clausal Penghinaan Presiden – RUU KUHP kembali hidupkan clausal penghinaan presiden yg udah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) . Akan tetapi nyata-nyatanya MK tak bundar. 4 Hakim konstitusi menampik peniadaan clausal itu.

Keempatnya kalah nada dengan lima hakim konstitusi yang lain. Empat hakim konstitusi yg sepakat terus ada clausal penghinaan presiden yaitu I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, HAS Natabaya serta Achmad Roestandi.

” Negara hukum serta demokrasi menghargai, buat perlindungan, serta menanggung pemenuhan kebebasan atau kemerdekaan buat memberikan saran – di dalamnya termasuk juga kemerdekaan buat memberikan usul pada Presiden, ” kata Palguna sebagiamana dilansir dari ketetapan MK, Rabu (28/8/2019) .

Ketetapan MK itu atas permintaan yg di ajukan Eggy Sudjana. Masa itu, Eggy dililit perkara penghinaan presiden lantaran mengatakan Presiden SBY terima beberapa gratifikasi.

” Namun, negara hukum serta demokrasi tak buat perlindungan pemeran penghinaan, pada siapa lantas hal semacam itu diperuntukan. Pemeran penghinaan tidak bisa berlindung dibalik kemerdekaan memberikan saran. Konstitusi menghargai, buat perlindungan, serta menanggung tiap-tiap orang yg punya maksud memberikan idenya, namun untuk tidak pemeran penghinaan, ” tegas Palguna yg diamini oleh Soedarsono.

Menurut Palguna serta Soedarsono, kalau ada kemampuan atau peluang berlangsungnya pelanggaran pada hak-hak konstitusional, terutama yg dirapikan dalam Clausal 28 serta Clausal 28E Ayat (2) serta (3) UUD 1945. Akan tetapi, jika lantas situasi demikian berlangsung, hal semacam itu tidaklah sebagai permasalahan konstitusionalitas etika namun permasalahan aplikasi etika.

” Satu etika yg konstitusional saat dipraktekkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum memang ada peluang melanggar hak-hak konstitusional seorang, salah satunya lantaran tidak benar dalam mengartikannya. Akan tetapi, kesalahan dalam penafsiran serta aplikasi etika betul-betul tidak sama dengan inkonstitusionalitas etika, ” kata Palguna.

Buat menanggulangi permasalahan demikan tersebut Mahkamah Konstitusi di negara lain, di samping dikasih kekuasaan buat mengadili masalah pengujian undang-undang (judicial kupasan atau constitutional kupasan) , pun dikasih kekuasaan buat mengadili masalah perkara constitutional question serta contitutional complaint.

” Ke dua kekuasaan itu, constitutional question serta constitutional complaint, tak dipunyai oleh Mahkamah ini – paling kurang s/d sekarang ini, ” cetus Palguna.