Home / Berita Umum / Presiden Joko Widodo Menghimbau Jika Terbukti Bersalah Harap Di Proses

Presiden Joko Widodo Menghimbau Jika Terbukti Bersalah Harap Di Proses

Presiden Joko Widodo Menghimbau Jika Terbukti Bersalah Harap Di Proses – Nama dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Menko Pembangunan Manusia serta Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dimaksud terima uang korupsi project e-KTP. Apa respon Jokowi?

Menyikapi masalah itu, Jokowi mengutamakan kalau Indonesia adalah negara hukum. Bila ada bukti serta kenyataan hukum atas tudingan itu, mesti diolah dengan hukum.

” Negara kita ini negara hukum. Ya. Negara kita ini negara hukum. Jadi bila ada bukti hukum, ada sebagian kenyataan hukum, ya diolah saja, ” kata Jokowi di kantor Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/2018).

Bila memanglah ikut serta, ke-2 menteri itu mesti berani bertanggungjawab. ” Serta semuanya memanglah mesti berani bertanggungjawab, ” lebih Jokowi.

Jokowi kembali menyatakan sikap tanggung jawab itu mesti diperlihatkan bila keduanya ikut serta berdasar pada kenyataan hukum yang kuat. ” Dengan catatan barusan, ada sebagian kenyataan hukum, ada bukti-bukti yang kuat, ” tutur Jokowi.

Terlebih dulu, Novanto mengatakan ada aliran uang project e-KTP ke Puan Maharani serta Pramono. Semasing dimaksud terima USD 500 ribu.

Uang itu didapatkan dari Made Oka, yang disebut orang keyakinan Novanto. Puan waktu itu berstatus Ketua F-PDIP serta Pramono Wakil Ketua DPR dari F-PDIP.

” Oka mengemukakan dia menyerahkan uang ke Dewan, saya bertanya, ‘Wah untuk siapa? ‘ Disebutlah tidak kurangi rasa hormat, saya mohon maaf, saat itu ada Andi untuk Puan Maharani 500 ribu serta Pramono 500 ribu dolar, ” tutur Novanto saat melakukan kontrol jadi terdakwa masalah korupsi project e-KTP dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (23/3).

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *